Jikalau Ahmadiyah Dilarang di Indonesia (2)


Dibawah ini adalah surat bapak Djohan Effendi kepada Jaksa Agung berkaitan dengan kondisi Ahmadiyah saat ini.

—————————————————

Kepada

Yth, Bapak Jaksa Agung RI

di Jakarta

Jakarta, 4 Januari 2008
Hal: Masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia

 

Dengan segala hormat;

Berkaitan dengan rencana rapat PAKEM yang akan datang yang menurut berita di media massa akan membahas masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Jaksa Agung RI. Saya dapat memahami dan merasakan betapa pelik dan dilematik situasi yang Bapak hadapi, apakah melarang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan risiko melanggar konstitusi yang menjamin kebebasan beragama ataukah melindungi hak civil warga Negara Indonesia yang kebetulan menjadi anggota emaat Ahmadiyah Indonesia dengan risiko ditekan terus oleh kelompok yang menuntut pelarangan faham dan organisasi tersebut. Kalau ternyata Kejaksaan Agung akhirnya terpaksa melarang faham yang dianut warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia saya ingin mengajukan bebarapa pertanyaan:

  1. Apakah Kejaksaan Agung atau lembaga Pemerintah lainnya bersama MUI akan membentuk posko penenerimaan tobat anggota Jemaat yang bersedia mengikuti fatwa MUI? Dan kepada mereka diberi sertifikat sudah bertobat?
  2. Terhadap warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersiteguh meyakini faham yang mereka anut selama ini apakah mereka akan dibawa ke pengadilan? Apakah mereka akan dihukum seperti dialami oleh Lia Aminuddin? Apa yang akan dilakukan kalau setelah menjalani hukuman mereka masih juga bertahan dengan keyakinan mereka?
  3. Kalau ada di antara mereka yang bekerja pada lembaga-lembaga Pemerintah apakah mereka akan dipecat. Apakah anak-anak mereka bisa diterima di sekolah-sekolah negeri?
  4. Apakah mereka masih diakui sebagai warga Negara Republik Indonesia?

Selain itu saya ingin juga menyampaikan beberapa saran sebagai alternatif dari tindakan hukum sebagai berikut:

  1. Apakah tidak mungkin Pemerintah menyediakan lokasi sebagaimana orang-orang PKI di masa Orde Baru? Misalnya disediakan sebuah pulau untuk memberi tempat bagi warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang bersikeras tidak bersedia tobat dari “kesesatan”.
  2. Pemerintah dhi Deplu mengapproach beberapa Negara lain yang bersedia menerima warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ingin pindah dari Indonesia. Hal ini jauh lebih baik daripada mereka mengambil langkah sendiri dengan meminta asylum atau suaka ke luar negeri karena tidak menimbulkan ketegangan dengan Negara yang menerima mereka, Kesediaan mereka melepas kewarganegaraan RI juga berarti positif karena berkurangnya jumlah orang yang sesat di negeri kita.

Sebagai informasi dan semoga bisa menjadi masukan untuk Bapak, di Republik Islam Pakistan penganut faham Ahmadiyah oleh Konstitusi Negara tersebut dinyatakan sebagai kelompok minoritas non-muslim. Mereka tidak dilarang bahkan diberi jatah kursi di Parlemen sebagai kelompok minoritas. Hanya saja mereka tidak dibolehlah oleh undang-undang mempergunakan simbol-simbol Islam seperti mengucapkan salam: assalamu ‘alaikum. Kalau mengucapkan salam itu mereka dihukum dan dipenjara. Tapi anehnya kalau non Muslim bukan penganut faham Ahmadiyah tidak terkena sanksi itu. Mereka bebas mempergunakan mesjid-mesjid mereka hanya tidak diperbolehkan menyebutnya sebagai mesjid. Sebagai gantinya disebut Baitudz Dzikri.

Demikianlah masukan dari saya dengan disertai doa semoga Bapak menemukan cara terbaik mengatasi situasi yang sangat sulit. Harapan saya sebagai aktifis pembela kebebasan berkeyakinan tidak lain semoga jaminan Konstitusi Negara kita tetap dinikmati oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana mereka memperoleh hak hidup di bumi Tuhan Al-Khaliq, Pencipta alam semesta, yang tidak membeda-bedakan apakah mereka beriman kepada-Nya atau tidak.

Terima kasih.

Djohan Effendi

Tembusan:

  1. Menteri Agama RI
  2. Menteri Dalam Negeri RI
  3. Menteri Luar Negeri RI
  4. Menko Polhukam.

———————————————

Sumber:

  1. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Jl Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat 10520. Telp. 021 4280 2349/ 42802350 Fax. 021-422 7243. HP. 0852-81481413. Email: icrp@cbn.net.id www.icrp-online.org
  2. ahmadi-ina@yahoogroups.com
  1. Kalau ingin mengetahui bahwa Ahmadiyah itu benar atau tidak wajib berdasarkan aturan dalil rumusan yang ada didalam kitab suci Muhammad saw.

    A. Ahmadiya itu adalah pelaksannaan dari aturan dalil rumusan hujjah Nabi Muhammad saw didalam kitab sucinya:

    1. Kedatangan para rasul dari tiap-tiap agama Buddha (2 tahap), Hindu (dua tahap), Yahudi-Nasrani (2 tahap), Islam-Ahmadiyah (2 tahap) dan diperkuat oleh yang ke-3 untuk semua agama pada era globalisasi, sesuai Yaasiin (36) ayat 13,14.
    2. Tiap-tiap agama rasulnya berpasangan sesuai Ar Ra’ad (13) ayat 38,39.
    3. Tiap-tiap agama nabinya berpasangan sesuai Al Ahzaab (33) ayat 6.
    4. Contohnya Adam-Nuh sesuai Maryam (19) ayat 58.
    5. Contohnya Ibahim-Luth sesuai Al Hajj (22) ayat 43.
    6. Contohnya Musa-Isa sesuai Al Baqarah (2) ayat 87.
    7. Contohnya Muhammad-Ahmad sesuai Al Fath (48) ayat 29, Ash Shaff (61) ayat 6,7,8,14.
    8. Contohnya Adam-Nuh, Ibrahim-Luth (kelaurga Ibrahim), Musa-Isa (keluarga Imran) sesuai Ali Imran (3) ayat 31,32,33,34.
    Setelah lengkap maka datang Agama Allah sesuai An Nashr (110) ayat 1,2,3, dengan syariat kiamatnya sesuai Al Jaatsiyah (45) ayat 16,17,18, sebagai penyempurnaan dari agama disisi Allah adalah Islam kaffah dari dahulu sesuai Ali Imran (3) ayat 19,81,82,83,85, Al Maidah (5) ayat 3, Al Hajj (22) ayat 78, Al Baqarah (2) ayat 208
    9. melaksanakan aturan dalil rumusan Kitab-Hikmah-Nubuah sesuai Ali Imran (3) ayat 79, Al An Aam (6) ayat 89, Al Jaatsiyah (45) ayat 16-18, aturan dalil rumusan Kitab-Hikmah, Taurat-Injil sesuai Ali Imran (3) ayat 48, memenuhi aturan dalil rumusan dasar standard Yahudi-Nasrani-Yang datang kemudian (Al A’raaf (7) ayat 52,53), sesuai Al Maidah (5) ayat 44,46,48,50,66,68.
    10. Untuk jelasnya kami telah menerbitkan buka panduan terhadap kitab-kitab suci agama-agama berjudul:

    ‘BHINNEKA CATUR SILA TUNGGAL IKA”
    berikut 4 macam lampiran acuan:
    “SKEMA TUNGGAL ILMU LADUNI TEMPAT ACUAN AYAT KITAB SUCI TENTANG KESATUAN AGAMA (GLOBALISASI)”
    hasil karya tulis ilmiah otodidak penelitian terhadap kitaba-kitab suci agama-agama selama 25 tahun oleh:
    “SOEGANA GANDAKOESOEMA”
    dengan penerbit:
    “GOD-A CENTRE”
    dan mendapat smbutan hangat tertulis dari:
    “DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INONESIA” DitJen Bimas Buddha, umat Kristiani dan tokoh Islam Pakistan.

    Wasalam, Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millennium ke-3 masehi.

  2. Bedanya Majelis Ulama Indonesia dengan Ahmadiyah:

    1. Majelis Ulama memiliki tangan dibawah menerima sedekah dari U.U.D. 1945 Republik Indonesia tangan diatas sebesar Rp.5.000.000.000,- per bulan.

    2. Ahmadiyah Internasional memiliki kekayaan bertriliun-triliun rupiah hasil sumbangan kesadaran dari kaumnya.

    3. Majelis Ulama menggunakan kekerasan mengikuti hadits: Apabila kamu menjumpai kemungkaran cegahlah dengan pergunakanlah tanganmu (kekerasan), bila tidak sanggup dengan ucapanmu, bila tidak sanggup dengan berdiam diri (tidak berdasarkan cara kebaikan sesuai An Nahl (16) ayat 125, Al Ankabuut (29) ayat 46, Al Isro (17) ayat 28).

    4. Ahmadiyah memakai teori: Apabila ditampar pipi kirimu serahkan pipi kananmu (Kabil MUI membunuh Habil AHMADIYAH sesuai Al Maidah (5) ayat 27-32)

    Wasalam, Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millenniuam ke-3 masehi.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: